Banyaknya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU serta kepailitan sebagai menjadi perhatian bagi semua pelaku usaha serta pemangku kepentingan.

Dampak Covid – 19 tersebut dianggap perlu ditangani secara serius supaya tak ada efek berkelanjutan di dalamnya.

Ketua Satgas Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo untuk PKPU dan Kepailitan Eka Wahyu Ningsih menjelaskan bahwa pihak mereka mencatat ada 1.298 pemrohonan PKPU serta pailit selama tiga semester akhir.

Data tersebut berasal dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri di lima pengadilan niaga per Agustus 2021.

Ia menilai bahwa PKPU serta kepailitannya yang dihadapi perusahaan selama pandemi ini bisa berimbas pada naiknya jumlah pengangguran di Indonesia.

Hal ini nantinya akan menghambat upaya pemulihan ekonomi nasional di Indonesia dan tentu saja ini membawa dampak yang bagus.

“Ini yang menjadi badai dari kepailitan dan PKPU di Indonesia yang mau tidak mau akan menghambat pemulihan ekonomi nasional, itu yang menjadi concern Apindo,” ujar Eka saat memberi keterangan pers di Kantor Apindo, Selasa 7 September 2021.

Apindo juga mendorong pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Perppu Pengganti Udang – Undang atau UU Moratorium UU 37 / 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU hingga dilakukannya amandemen terhadap aturan itu.

Tekanan yang dialami oleh korporasi sudah menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang terdiri dari Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menteri Keuangan yang selama ini kita kenal bernama Sri Mulyani Indrawati menjelaskan jika KSSK terus memantau perkembangan korporasi di berbagai level serta sektor usaha secara detail.

Ia juga memperhatikan kemampuan korporasi agar pulih serta kembali bangkit lagi setelah terkena dampak Pandemi Covid – 19.

“Hal yang akan identifikasi lebih dini terutama potensi risiko yang mengancam keberlangsungan usaha korporasi dan potensi risiko spill over effect-nya terhadap stabilitas sistem keuangan,” ujar Sri yang merupakan Ketua KSSK dalam konferensi pers pada Jumat 6 Agustus 2021.

Menurut dirinya, forum kelompok 20 ekonomi utama memberikan nilai bahwa pandemi Covid – 19 ini sudah memberikan scarring effect atau bisa dibilang luka yang mendalam pada perekonomian negara – negara di seluruh dunia.

Banyaknya PKPU serta kepalitan nantinya dikhawatirkan membuat scarring effect tersebut jadi semakin dalam serta luas.  

“Kami sekarang perhatikan adalah risiko dari restrukturisasi, PKPU, juga terjadinya kenaikan PKPU dan kepailitan,” ujarnya.

KSSK juga menilai bahwa nantinya memerlukan adanya penilaian mengenai seberapa dalam luka yang diakibatkan oleh Covid – 19 kepada perekonomian melalui pemantauan serta identifikasi dunia usaha.

Nantinya, KSSK juga akan berkoordinasi dengan kementrian serta lembaga lainnya atau otoritas untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi.