Rencana pemerintah untuk menyetop keran ekspor gas pada 2036 dinilai dapat memengaruhi minat investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi apabila tidak segera meningkatkan konsumsi di dalam negeri.

Sekretaris Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Taslim Yunus mengatakan pada 2030 pemerintah memiliki rencana jangka panjang atau long term plan (LTP) untuk mencapai produksi gas sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD).

Dari dengan adanya peningkatan produksi yang ada, masih terdapat rongga yang sangat besar antara produksi gas dan permintaan gas di dalam negeri.

“Oleh sebab itu kalau tidak dibuka ekspor juga kurang menarik investor untuk melakukan investasi gas di indonesia ini,” katanya dalam Penggunaan Gas Bumi Menuju Transisi Energi, Selasa 24 Agustus 2021.

PT Pertamina Persero menilai rencana penyetopan ekspor gas akan berdampak langsung terhadap kegiatan di sektor hulu minyak dan gas bumi atau migas di dalam negeri.

CEO Subholding Upstream Pertamina Hulu Budiman Parhusip mengatakan bahwa kepastian permintaan dan keberadaan pasar sangat dibutuhkan dalam pengembangan lapangan gas bumi.

“Market adalah hal yang sangat penting untuk melakukan pengembangan. Indikasi baik adanya market itu juga sangat penting di dalam evaluasi perencanaan eksplorasi. Kalau market terganggu, eksplorasi terganggu,” katanya dalam IPA Convex 2021, Kamis 2 September 2021.

Budiman menuturkan, diperlukan peraturan perundang-undangan atau peraturan menteri yang dapat mengubah rencana penghentian ekspor gas bumi pada 2036.

Menurutnya selutuh pemangku kepentingan migas harus bisa menentukan jalan terbaik agar bisa meninjau kembali aturan tersebut sebelum benar – benar diterapkan.

“Jadi stakeholders harus terus menerus melihat apakah mungkin ada regulasi yang perlu diubah untuk bisa mengakselerasi pengembangan-pengembangan ke depannya,” ujarnya.

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah berencana untuk menutup keran ekspor gas guna meningkatkan pemanfaatan yang lebih besar di dalam negeri. Rencana itu ditargetkan bisa direalisasikan pada 2036.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto mengatakan bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 pada Undang – Undang Nomor 22 / 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

“Adapun di 2036 bahwa kita sudah akan menghentikan ekspor gas. Kita manfaatkan di dalam negeri sebagai transisi energi menggunakan gas,” katanya dalam webinar Penggunaan Gas Bumi Menuju Transisi Energi, Selasa 24 Agustus 2021.

Djoko menuturkan, rencana penghentian ekspor gas juga telah dicanangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 / 2014 yang telah mengubah paradigma pemanfaatan sektor energi dari sebagai sumber negara menjadi pendorong pembangunan ekonomi nasional.